Banyakdari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa orde baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti berikut ini: Kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program p4.
Walaupundalam alinea IV Pembukaan UUD 10 1945 tidak termuat istilah "Pancasila", namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah "Pancasila". Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang
Tapibiarlah semua hakim yang ada bisa mengambil jalan yang terbaik dengan berdasar pada UU dan Pancasila. Berlaku sejujur-jujurnya dengan dengan tidak lupa mengandalkan Tuhan YME agar proses persidangan kasus Brigadir J ini bisa selesai dan tidak merugikan banyak pihak, terutama pihak korban. Apasaja kasus-kasus yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila; Solusi dari kasus-kasus yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila; I Tujuan. Mengetahui kasus-kasus yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan mengetahuai apa solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi kasus-kasus teersebut. BAB II PEMBAHASAN II. 1 KASUS - KASUS YANG TIDAK
Namundi negara yang berideologi Pancasila ini, proses itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler. Desekularisasi itu antara lain ditandai dengan revisi kebijakan pemerintah dengan mengakomodasi sebagian aspirasi umat Islam, seperti UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1989, UU No. 2 Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 yang mengakomodasi
AnalisisTerhadap Kesesuaian / Ketidaksesuaian Kebijakan Dengan Pancasila. Menurut saya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sila ke-5 yang berbunyi. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia serta Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (2) yang berbunyi Cabang-cabang produksi.
3 2.2 Separatisme di Papua Realita sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia dicontohkan pada sikap separatisme di Papua yang mengancam kedaulatan NKRI. Hal ini terjadi akibat dari tidak terlaksananya sila kelima pancasila yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".
Makalahini memberi informasi tentang pengertian pancasila, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM berdasarkan Pancasila, alasan pemerintah menaikan harga BBM, upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin, dan dampak positif dan negatif dari kenaikan harga BBM. B4ddP.
  • s7ya8kuhcc.pages.dev/461
  • s7ya8kuhcc.pages.dev/478
  • s7ya8kuhcc.pages.dev/359
  • s7ya8kuhcc.pages.dev/201
  • s7ya8kuhcc.pages.dev/403
  • s7ya8kuhcc.pages.dev/99
  • s7ya8kuhcc.pages.dev/438
  • s7ya8kuhcc.pages.dev/263

    • makalah kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila